AdvertorialBadungHeadlines

Oktober, Ranperda Data Dasar Penyelenggara Pemerintah Berbasis Data Desa Presisi Jadi Perda

Mangupura, LenteraEsai.id – Ketua Panitia khusus (Pansus) Ranperda Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Data Desa Presisi, I Wayan Sugita Putra usai memimpin rapat kerja (raker) Rabu tanggal 5 Juli 2023 siang dengan Dinas Pemerintahan Desa dan OPD terkait menjelaskan, banyak hal yang perlu ditambahkan dan dicarikan sumber-sumber untuk menyempurnakan ranperda yang tengah dibahas, supaya bagus setelah jadi perda ke depannya.

“Urgensitas pembahasan data presisi desa ini, kami sebetulnya ingin ada basis data atau big data yang konferhensip, dan terstruktur. Walaupun dimasing-masing OPD sudah ada inovasi. Bahkan di desa-desa sudah memiliki aplikasi terkait data ini,” papar Sugita Putra kepada awak media.

Dalam raker pagi hingga siang itu, pansus melakukan pembahasan secara interen dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD)Kabupaten Badung. Ketua Pansus Sugita Putra didampingi Ketua Komisi I, Made Ponda Wirawan dan Ketua Komisi IV, I Made Suardana. Dari eksekutif hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Badung, Komang Budi Argawa dan sejumlah camat.

Ditambahkan Sugita Putra, selanjutnya pihaknya juga akan menggodok leading sektornya untuk menjalankan Perda ini diberikan kesiapa. Hal itu masih dipikirkan matang-matang, OPD mana untuk leading sektor perda ini nantinya. Apakah Dinas PMD, Bappeda atau Brida. Sehingga ketika nanti diperlukan data sesuatu, misalkan data kependudukan, data tersebut dari desa hingga daerah, telah valid.

Pansus menargetkan Ranperda ini rampung dengan 10 Bab dan18 pasal Oktober 2023 mendatang. Pihaknya juga harus melakukan komparasi dengan Kabupaten kota yang sudah memiliki Perda ini. “Begitu juga dengan sanksi dari Perda ini, yakni pada pasal 17 yakni apa bila perbekel tidak melaporkan data maka akan ada pengurangan transfer dari sumber PHR. Hal ini akan kami didiskusikan lagi,” katanya.

Kepala Dinas PMD, Budi Argawa menyampaikan, terkait siapa yang nanti menjadi leading sektornya yang akan menjalankan perda ini. Mekanismenya seperti apa itu, belum jelas. Begitu juga data dasarnya seperti apa, pun belum jelas. Termasuk terkait sanksi dalam ranperda tersebut, apa tidak bertentangan dengan regulasi yang ada? Menurutnya , perlu dilakukan pembahasan lagi. lebih lanjut. (LE-Ima)

Lenteraesai.id