HeadlinesJakarta

Gaduh Sertifikasi Pers, Ketum IMO-Indonesia: Saatnya Harmonisasi Regulasi

Jakarta, LenteraEsai.id – Amanah UU 40 tahun 1999 tentang Pers yang telah dua puluh satu tahun lebih diemban oleh Dewan Pers untuk senantiasa menjaga pers yang independen dan profesional, tentunya harus mendapat apresiasi masyarakat pers Indonesia.

Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai dinamika tentunya harus dapat menjadi atensi semua pihak, di mana wartawan dan media massa merupakan satu kesatuan untuk menjalankan usaha di bidang pers.

Perlu diketahui, untuk dapat menjalankan sebuah usaha dengan perseroan di semua sektor, tentunya ada aturan dan regulasi lain yang saling melengkapi berbagai kebutuhan juga kewajiban dari kegiatan usaha tersebut, kata Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail, di Jakarta, Kamis (22/4).

Adapun pers nasional yang berjalan saat ini baru bebatas pemenuhan sertifikasi kompetensi kerja (SKK), sedangkan pemenuhan badan usahanya masih dilakukan dengan skema verifikasi administrasi kemudian meningkat ke verifikasi faktual, belum berbentuk sertifikasi badan usaha (SBU).

“Lalu siapa sebetulnya yang berwenang melakukan kedua sertifikasi tersebut (SKK dan SBU) ?, dan bagaimana skema serta klasifikasinya ?,” ujar Yakub, mempertanyakan.

Sebagaimana diketahui bahwa SKK telah diamanahkan pada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 18, yang kemudian pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

BNSP memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai otoritas sertifikasi personel guna terlaksananya SKK dengan memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memiliki skema serta asesor bersertifikat sebagai penguji kompentensi.

Kemudian bagaimana dengan SBU perseroan media yang belum ada bentuk serta rujukannya ?, padahal kedua sertifikasi ini baik SKK maupun SBU memiliki keterkaitan dalam perimbangan untuk dapat menjalankan sebuah kegiatan usaha.

Pemenuhan perseroan badan usaha juga merujuk kepada UU Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian kemudian UU No.1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya dapat ditetapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB ) dan pemenuhan seterusnya sebagai standar perseroan badan usaha, sehingga dapat dikelompokan usaha dengan kualifikasi kecil, menengah atau besar, katanya.

Selain itu, kiranya untuk dapat menjawab tantangan pers ke depan, perlu juga dicarikan solusi dari masalah ketenagakerjaan sebagai berikut ;

– Apakah Komponen Hidup Layak (KHL) Wartawan sama sebagaimana yang telah ditetapkan pada industri lain ?

– Apakah perusahaan media dapat dibuat klasifikasi usaha media kecil, menengah dan besar serta segmen usaha media padat karya dan padat modal ?

– Apakah untuk memperjuangan kepentingan masing-masing unsur baik pekerja pers dan pengusaha media sudah ada keterwakilannya di Dewan Pengupahan maupun LKS Tripartit baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia ?, tanya Yakub.

Untuk itu, Dewan Pers perlu segera melakukan harmonisasi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh organisasi pers baik profesi maupun badan usaha yang ada di Indonesia agar dapat membuat peta jalan baru bagi pers nasional, ujar Yakub, mengharapkan.

Kemudian, saat ditanya prihal LSP Pers Indonesia yang telah terlisensi oleh BNSP, Yakub mengucapkan selamat dan sukses, semoga kehadiran LSP Pers Indonesia dapat menjadi semangat baru bagi masyakat pers di seluruh tanah air.

“Semoga kehadiran LSP Pers Indonesia juga dapat menjawab kebutuhan SKK khususnya tingkat utama yang saat ini masih sangat timpang dengan kebutuhan badan usaha media akibat tumbuhnya industri media massa, khususnya online yang sangat signifikan,” ucapnya.  (LE-JK)

Lenteraesai.id