judul gambar
HeadlinesLentera NTB

Tim Gabungan Gelar Operasi Cegah Kerusakan Hutan Menjadi Lebih Parah di Kabupaten Bima

Bima, LenteraEsai.id – Kawasan hutan di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu lokasi yang sangat rusak akibat adanya aksi pembalakan liar.

Untuk mencegah keadaan menjadi semakin parah, tim gabungan yang terdiri atas unsur KPH Marowa bersama anggota Kodim 1608/Bima dan Kipan A Yonif 742/SWY, melaksanakan operasi penindakan terhadap para pembalak liar di kawasan hutan wilayah Parado, Kamis (10/9/2020).

Kegiatan ini sebenarkan rutin dilaksanakan di beberapa wilayah hutan Kabupaten Bima, di mana gerakan diawali dengan dilakukannya koordinasi antara Kepala KPH Marowa dengan Dandim 1608/Bima.

Setelah itu, tim gabungan turun untuk tujuan menyelamatkan sumber daya alam, khususnya areal hutan di wilayah yang rawan dilakukan aksi pembalakan liar yang kian merajalela. Di samping itu, operasi juga untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bima.

Dandim 1608/Bima Letkol Inf Teuku Mustafa Kamal ketika dihubungi menyampaikan, pihaknya mendukung penuh pelaksanaan kegiatan operasi yang dilakukan untuk mencegah kerusakan hutan menjadi semakin parah.

Operasi kali ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi tentang larangan dilakukannya ‘illegal logging’, serta bahaya kebakaran hutan yang dilakukan atas kerja sama KPH Marowa dengan personel Kodim 1608/Bima serta Kipan A Yonif 742/SWY, ucapnya.

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut operasi penertiban ‘illegal logging’ yang telah dilakukan sebelumnya di kawasan Hutan Parado. Selain itu juga merupakan upaya pencegahan terhadap kemungkinan munculnya kembali illegal logging serta kebakaran hutan,” ujar Dandim.

Lenkol Mustafa Kamal mengatakan, saat ini dan ke depan pihaknya akan terus melakukan operasi-operasi di wilayah hutan yang menjadi sumber atau tempat pembalakan liar yang dilakukan oleh warga. Menurut dia, menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam sangat penting untuk kehidupan di masa-masa yang akan datang.

“Masyarakat harus mengetahui kalau daerah ini merupakan kawasan milik negara. Siapapun dilarang untuk memasuki dan melakukan aktivitas tanpa izin dari pengelola kawasan,” katanya, menandaskan.  (LE-BM)

Lenteraesai.id