Buleleng, LenteraEsai.id – Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menekankan agar pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama dengan melaksanakan kolaborasi lintas sektor.
Dalam kondisi pemulihan ekonomi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng fokus untuk menekan angka kemiskinan yang naik dari 5,6 persen menjadi 6,1 persen dalam kurun waktu dua tahun belakangan. Dari data yang dikirimkan pemerintah pusat, masyarakat miskin di Buleleng tercatat sebanyak tiga ribu lebih.
Angka ini sekaligus membuat Buleleng masuk dalam kabupaten dengan kemiskinan ekstrem yang harus segera ditanggulangi. Salah satu upayanya adalah melakukan rapat koordinasi sektor membahas program kerja yang terintegrasi dan terukur.
Usai membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng pada Kamis (30/6), Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengungkapkan, sebelum menyusun program yang tepat perlu dilakukan pemetaan terhadap masyarakat miskin. Untuk itu TKPKD Buleleng diminta segera melakukan pemetaan dengan kriteria spesifik by name by address.
“Pemetaan harus lebih fokus lagi sekarang. Seperti yang dilakukan pemerintah pusat di Desa Sumberklampok. Jadi pemberdayaan dengan beberapa instansi teknis yang membawa program ke wilayah kantong kemiskinan. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat mereka dari kemiskinan,” ujarnya.
Wabup Sutjidra mengatakan pengentasan kemiskinan sudah menjadi tanggung jawab bersama. Upayanya dengan menggulirkan program terpadu dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Jadi program dan pemberdayaan lintas sektor. Misalkan ketahanan pangan dengan pemberdayaan SDM-nya, Dinas UMKM dengan pemberdayaan UMKM setempat, kemudian masalah pertanian dan penyiapan sanitasi. Tidak berjalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Sementara itu Sekda Buleleng Gede Suyasa yang juga selaku Wakil Ketua TKPKD Buleleng mengatakan, guna mempercepat penanggulangan kemiskinan pihaknya sudah menugaskan Bappeda sebagai leading sektor untuk melakukan verifikasi terhadap data dari pusat. Jika sudah, maka akan diberikan penanganan oleh masing-masing OPD tergantung dari penyebab kemiskinan.
“Apakah karena rumahnya tidak layak huni, tidak ada sanitasi yang baik, apa karena tidak ada faskes yang cukup, atau karena pangan. Nanti kita akan berbagi dengan seluruh OPD dalam bentuk program kerja. Tahun ini kita usahakan agar semua terjawab dan tahun depan mereka bisa keluar dari kemiskinan ekstrem,” ungkap Suyasa. (LE-BL1)
