HeadlinesJakarta

Transisi Sertifikasi Halal dari MUI ke BPJPH Berjalan Lambat

Jakarta, LenteraEsai.id – Produk halal merupakan salah satu kebutuhan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Urgensi tersebut tidak terelakkan lagi, terutama dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, baik produk lokal maupun impor.

Dalam webinar Kopitu yang dihadiri mantan Kepala BPJPH Prof Sukoso,  Sekretaris Jenderal Jatman Dr Mashudi mewakili Plt Kepala BPJPH Dr Mastuki, dan Pramudyo Bayu Pamungkas mewakili Dr Nadratuzzaman Hosen yang merupakan Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional MUI, serta Ketua Umum Kopitu Yoyok Pitoyo, dan puluhan perwakilan dari kedutaan besar asing dan lembaga halal asing, melakukan diskusi menyangkut pembentukan kerja sama dengan BPJPH.

Dalam webinar terungkap, transisi dari MUI ke BPJPH memang telah memakan waktu bertahun-tahun, dan hingga saat ini masih banyak isu yang terjadi. Salah satu isu dari isu tersebut adalah sulitnya membangun kerja sama antara BPJPH dan lembaga halal asing. Kerja sama yang harus dibentuk dalam hal ini adalah kerja sama antarpemerintah yang melalui kementerian terkait.

Selain itu juga banyak kerja sama yang sebelumnya terbentuk oleh MUI dengan lembaga halal asing yang kini statusnya tidak berlaku. Hal ini menyebabkan negara kehilangan income, dikarenakan ada pengambil alihan secara tidak langsung mengenai kepentingan-kepentingan terkait produk halal oleh lembaga sertifikasi lain seperti Zakim. Akibatnya, halal Indonesia kini tidak lagi digunakan secara luas. Terlebih ketika berbicara mengenai produk domestik, yang pada dasarnya Indonesia merupakan negara dengan segmen market yang sangat besar untuk produk halal. Sangat disayangkan apabila peluang ekonomi negara tersebut hilang begitu saja dikarenakan transisi yang lambat.

“Memang aturan sudah ada, tapi kita perlu sesuatu yang lebih detil. Kita semua berharap akan ada aturan yang lebih spesifik dan adanya keterbukaan tentang peraturan di BPJPH itu sendiri. Setelah perangkat dan payung hukum sudah lengkap, kita tinggal mengharapkan responsivitas pemerintah dan pemangku kepentingan untuk implementasi yang efektif dan cepat. Karena perlu kita mengamankan kembali pasar halal baik nasional maupun internasional demi kepentingan bersama. Selain itu juga perlu adanya figur seorang kepala sesegera mungkin agar segala prosesnya dapat berjalan secara lebih terkoordinir, menghindari adanya kondisi vakum,” kata Yoyok Pitoyo.  (LE-JK)

Lenteraesai.id