judul gambar
AdvertorialDenpasarHeadlines

Pemprov Bali Berkomitmen Perbaiki Image Birokrasi di Masyarakat Secara Bertahap

Denpasar, LenteraEsai.id – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra membuka Rapat Koordinasi Komite Advokasi Daerah dengan  Pemerintah Provinsi Bali dan Satgas Korwil IX KPK yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (1/7).

Sekda Dewa Indra menyatakan menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi yang sangat sejalan dengan komitmen dari Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan berbasis digital itu.

Secara bertahap Pemprov Bali berkomitmen memperbaiki image birokrasi di tengah masyarakat. Untuk itu, kata Dewa Indra, pihaknya meminta agar birokrasi bekerja dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan berbagai program kerja guna mewujudkan visi misi pemerintah daerah. 

Dalam mengawal implementasi dan pelaksanaan program, lanjut dia, pihaknya selalu berupaya memenuhi koridor ataupun peraturan perundang undangan yang digariskan. Karenanya, apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, Pemprov Bali berupaya mengikutinya.

Tidak hanya itu, Pemprov Bali terus  memperbaiki birokrasi agar menjadi yang bersih, yang transparan serta akuntabel, meskipun tidak bisa dilakukan secara instan dan ada tahapannya.  

Dewa Indra mengurai bahwa birokrasi Pemprov Bali saat ini sedang dibangun menuju birokrasi digital. Seperti penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa, semua sudah dilakukan secara digital.

Sekda Bali memastikan semua proses pengadaan yang masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa berlangsung transparan dan semua dilakukan melalui aplikasi guna meminimalkan kemungkinan terjadinya korupsi.

Tidak hanya itu, jajaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja dengan baik dan benar untuk menghindari persoalan persoalan yang melanggar peraturan. Di samping itu selalu diberikan pelatihan kepada para staf untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka  dalam proses pengadaan barang jasa yang akuntabel dan transparan, ujarnya. 

Demikian pula halnya dengan Inspektorat Provinsi Bali, Sekda Dewa Indra meminta agar Inspektur dan jajarannya secara rutin melakukan pembinaan audit kepada OPD di Pemprov Bali, sehingga hal kecil atau gejala kecil yang menyimpang sudah diketahui dari awal. “Begitu ada indikasi, begitu ada gejala kesalahan, segera diperbaiki ke rel yang benar,” katanya, menandaskan. 

Penerapan digitalisasi melalui e-perizinan juga diimplementasikan di  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, di mana semua proses perizinan diupayakan melalui sistem atau aplikasi. Meskipun saat ini belum semua proses perizinan bisa melalui sistem atau aplikasi, namun Pemprov Bali berkomitmen mengarah ke sana dan akan dilakukan secara bertahap agar semua proses perizinan di Pemprov Bali bisa dilakukan secara online.

Di akhir sambutannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa Pemprov Bali berkomitmen penuh mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel. Dengan birokrasi yang akuntabel secara langsung juga akan memagari para pejabat, sehingga setelah selesai  bertugas tidak berurusan dengan aparat atau penegak hukum.

Terwujudnya birokrasi yang bersih ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemprov Bali  kepada masyarakat, sehingga akan tumbuh kepercayaan masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya.  (LE-DP1)

Lenteraesai.id